Mengurai Kenaikan Harga BBM
Pemerintah kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak. Berbagai cara ditempuh masyarakat untuk menyiasati beban kenaikan harga. Bagaiaman civitas akademika Unhas menaggapinya?
Terhitung Sejak 24 Mei 2008, pemerintah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus diselamatkan akibat kenaikan harga minyak dunia. Sebagai kompensasi kebijakan, pemerintah salah satunya membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan BLT, pemerintah berharap, warga miskin yang selama ini hidup dengan subsidi BBM, tak terbebani dengan kenaikan harga minyak.
Kebijakan pemerintah oleh sebagain besar kalangan, hanya akan meningkatkan beban ekonomi masyarakat miskin. BLT, yang bernominal seratus ribu rupiah perbulan dinilai tak akan berpengaruh besar mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, belajar pada kasus 2005, distribusi BLT tak optimal. Banyak warga miskin tak terdata sebagai penerima BLT. Kriteria yang sangat mendasar tentang siapa yang harus menerima BLT tak jelas.
Tosef Dairi (60) misalnya. Warga beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan (PK) VIII ini tak tercatat sebagai penerima BLT. Padahal, penghasilannya sebesar Rp 600 ribu per bulan tak cukup memenuhi kebutuhan tujuh anggota keluarganya. Kamis (24/5) lalu, Tosef mendatangi kantor pos cabang Tamalanrea bermaksud mendapatkan BLT. Namun, pegawai kantor pos menolaknya. Alasannya, Tosef tak tercantum sebagai penerima BLT. Tentu saja lelaki yang berprofesi penjaga toko di jalan Bawakaraeng ini kecewa. Kenaikan harga BBM akan semakin menambah beban ekonomi keluarganya. Ditemui ketika keluar dari kantor pos, Tosef mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Terlepas optimal tidaknya distribusi BLT, sebagian besar kalangan berpendapat, langkah pemerintah menaikkan harga BBM tak akan berdampak positif. Prof Dr Muhammad Yunus Zain, MA, dosen Fakultas Ekonomi Unhas mengharapkan, pemerintah perlu secepatnya mencari strategi tepat guna memperbaiki perekonomian rakyat. Jika tidak, jumlah masyarakat miskin akan melonjak tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawsesi Selatan, jumlah penduduk miskin di Makassar sejak 2006 sekitar 86,15 atau 7,04 persen. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat sejalan meningkatnya harga BBM.
Salah satu strategi yang ditawarkan Yunus, pemerintah memberlakukan distribusi pendapatan. Masyarakat berpendapatan tinggi dipotong untuk meningkatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Upah buruh juga sebaiknya dinaikkan. “Ini cuma salah satu strategi mempebaiki perekonomian nasional, meski cara ini agak berat dilaksanakan. Intinya, pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan tepat untuk memperbaiki perekonomian rakyat,” ucap Muhamad Yunus.
Terkait BLT, Muhamad Yunus berpendapat, anggaran BLT lebih tepat dialihkan untuk mengoptimalkan sektor kehidupan yang lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan memaksimalkan bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas kehidupan masyarakat terdorong meningkat.
Bagi Nuvida Raf, SSos, MA, dosen Sosiologi Unhas, kenaikkan harga BBM secara sosial berpotensi menjadi tindak kekerasan kolektif. BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Pada tingkat di mana kebutuhan mulai sangat sulit dipenuhi, masyarakat mudah terdorong melakukan kekerasan. Perempuan menurut Nuvida Raf merupakan pihak yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, kebutuhan keluarga terutama pangan, ditangani perempuan. “Kita berharap, kenaikan harga BBM tak menyulutkan emosi kolektif, terutama yang bersifat spontan,” ucap Nuvida.
Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian. Yaitu dapat berdampak melambatnya perkembangan produksi.
Di pihak lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen untuk dapat merangsang perkembangan penawaran barang dan jasa. Laju inflasi kota Makassar dengan adanya kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak terlihat kelompok komoditas yang sangat berpengaruh adalah angkutan. Kelompok komoditas tersebut selama tahun 2001-2004 terjadi inflasi rata-rata sekitar 8,3 persen, melonjak dengan drastis menjadi 40,59 persen pada tahun 2005, baru pada tahun 2006 mengalami penurunan 6,60 persen.
Tin/Din
Terhitung Sejak 24 Mei 2008, pemerintah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus diselamatkan akibat kenaikan harga minyak dunia. Sebagai kompensasi kebijakan, pemerintah salah satunya membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan BLT, pemerintah berharap, warga miskin yang selama ini hidup dengan subsidi BBM, tak terbebani dengan kenaikan harga minyak.
Kebijakan pemerintah oleh sebagain besar kalangan, hanya akan meningkatkan beban ekonomi masyarakat miskin. BLT, yang bernominal seratus ribu rupiah perbulan dinilai tak akan berpengaruh besar mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, belajar pada kasus 2005, distribusi BLT tak optimal. Banyak warga miskin tak terdata sebagai penerima BLT. Kriteria yang sangat mendasar tentang siapa yang harus menerima BLT tak jelas.
Tosef Dairi (60) misalnya. Warga beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan (PK) VIII ini tak tercatat sebagai penerima BLT. Padahal, penghasilannya sebesar Rp 600 ribu per bulan tak cukup memenuhi kebutuhan tujuh anggota keluarganya. Kamis (24/5) lalu, Tosef mendatangi kantor pos cabang Tamalanrea bermaksud mendapatkan BLT. Namun, pegawai kantor pos menolaknya. Alasannya, Tosef tak tercantum sebagai penerima BLT. Tentu saja lelaki yang berprofesi penjaga toko di jalan Bawakaraeng ini kecewa. Kenaikan harga BBM akan semakin menambah beban ekonomi keluarganya. Ditemui ketika keluar dari kantor pos, Tosef mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Terlepas optimal tidaknya distribusi BLT, sebagian besar kalangan berpendapat, langkah pemerintah menaikkan harga BBM tak akan berdampak positif. Prof Dr Muhammad Yunus Zain, MA, dosen Fakultas Ekonomi Unhas mengharapkan, pemerintah perlu secepatnya mencari strategi tepat guna memperbaiki perekonomian rakyat. Jika tidak, jumlah masyarakat miskin akan melonjak tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawsesi Selatan, jumlah penduduk miskin di Makassar sejak 2006 sekitar 86,15 atau 7,04 persen. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat sejalan meningkatnya harga BBM.
Salah satu strategi yang ditawarkan Yunus, pemerintah memberlakukan distribusi pendapatan. Masyarakat berpendapatan tinggi dipotong untuk meningkatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Upah buruh juga sebaiknya dinaikkan. “Ini cuma salah satu strategi mempebaiki perekonomian nasional, meski cara ini agak berat dilaksanakan. Intinya, pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan tepat untuk memperbaiki perekonomian rakyat,” ucap Muhamad Yunus.
Terkait BLT, Muhamad Yunus berpendapat, anggaran BLT lebih tepat dialihkan untuk mengoptimalkan sektor kehidupan yang lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan memaksimalkan bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas kehidupan masyarakat terdorong meningkat.
Bagi Nuvida Raf, SSos, MA, dosen Sosiologi Unhas, kenaikkan harga BBM secara sosial berpotensi menjadi tindak kekerasan kolektif. BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Pada tingkat di mana kebutuhan mulai sangat sulit dipenuhi, masyarakat mudah terdorong melakukan kekerasan. Perempuan menurut Nuvida Raf merupakan pihak yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, kebutuhan keluarga terutama pangan, ditangani perempuan. “Kita berharap, kenaikan harga BBM tak menyulutkan emosi kolektif, terutama yang bersifat spontan,” ucap Nuvida.
Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian. Yaitu dapat berdampak melambatnya perkembangan produksi.
Di pihak lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen untuk dapat merangsang perkembangan penawaran barang dan jasa. Laju inflasi kota Makassar dengan adanya kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak terlihat kelompok komoditas yang sangat berpengaruh adalah angkutan. Kelompok komoditas tersebut selama tahun 2001-2004 terjadi inflasi rata-rata sekitar 8,3 persen, melonjak dengan drastis menjadi 40,59 persen pada tahun 2005, baru pada tahun 2006 mengalami penurunan 6,60 persen.
Tin/Din
posted by Kabar dari Kampus UNHAS at
12:52 AM
