BEM Lumpuh, HMJ Terseok-seok
Lebih dari satu semester BEM Fisipol vakum. Tak hanya itu, Maperwanya pun ikut-ikutan ngacir. Beberapa HMJ yang turut terkena imbasnya, kini mengambil inisiatif untuk membentuk kembali “induk” mereka itu.
Akhir 2006 lalu, beberapa pengurus utama Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) mendapat ‘bingkisan’ skorsing dari birokrat fakultasnya. Hal itu dipicu oleh niat BEM yang menginginkan Mimbar 06 (pengkaderan awal) terlaksana, meski rehat PMB yang ditetapkan rektorat belumlah usai.
Alhasil, mulai Ketua BEM, Ketua Maperwa, 25 Panitia Mimbar 06 hingga Ketua-Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) (tidak termasuk Komunikasi) pun tak luput dari sanksi pemberhentian sementara masa akademik itu. Skorsing ini pun cukup menyiutkan semangat sebagian mahasiswa untuk berlembaga.
Selama enam bulan aktivitas BEM Fisipol mati suri. Sebagian pengurus BEM yang terisa raib. Lebih parah lagi, anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) lebih dulu pergi entah kemana. Tak pelak, atmosfir kelembagaan di Fisipol menjadi lumpuh total. Sehabis ditinggal pergi “Sang Empu”, HMJ yang ada pun semakin semerawut mengatur kondisi lembaganya. Beberapa program kerja yang diharapkan terlaksana pada periode kepengurusan, seketika mandek dan menemui jalan buntu.
“Saya merasa Maperwa pada saat itu tidak punya “gigi”. Saya tidak tahu apakah ini persoalan figur orang-orang yang duduk di dalamnya. Lagipula, sebenarnya lembaga selama ini bukannya vakum, tapi memang tidak ada,” tutur Mukhradis, Ketua HMJ Hubungan Internasional.
Berdasarkan kekecewaan itu, maka setelah ketua-ketua MHJ baru terpilih, muncullah opsi untuk menghidupkan kembali lembaga kemahasiswaan Fisipol. Tujuh Ketua HMJ bersama empat anggotanya masing-masing telah membentuk Forum Bersama (Forbes) beberapa waktu lalu.
Forbes ini akan melakukan konsolidasi untuk menyusun pembentukan Keluarga Mahasiswa (Kema) Fisipol yang baru. Dengan target utamanya ialah mencari figur Maperwa yang lebih solid. Kemudian selanjutnya akan menyelenggarakan Pemilu Raya. Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Samsul Bahri mengatakan, rancangan pembentukan Forbes ini telah ada sejak beberapa bulan yang lalu. “Memang tidaklah mudah untuk membentuk kembali sebuah lembaga, kemungkinan besar, bulan Juli sudah ada gambaran lembaga yang paten,” terang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2005 ini.
Menanggapi hal tersebut, Drs Abdul Gaffar, M.Si saat ditemui di ruangannya, menekankan bahwa ia tidak pernah ingin mematikan BEM. Pihak dekan tidak pernah melarang serta memberikan kewenangan seluas-luasnya. “Yang penting caranya baik dan konsepnya jelas, kami akan selalu mendukung,” ujar Pembantu Dekan III Fisipol ini.
Kalau Gap Menjadi Penghalang
Lain lubuk lain ikanya, lain fakultas lain pula kasusnya. Hal inilah yang terlihat Pada kevakuman BEM Fakultas Pertanian (Faperta). Munculnya asumsi ketidakpercayaan beberapa HMJ menjadi inti pokok permasalahannya.
Begitu kompleksnya kultur dalam satu fakultas ternyata bisa jadi bumerang pula. Inilah cikal bakal munculnya gap antara HMJ dengan BEM Faperta. Keberagaman yang seharusnya jadi kekuatan itu, telah menyimpang sejak beberapa tahun silam.
Mulanya, terdapat ketimpangan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus BEM yang dilakukan April tahun lalu. Beberapa warga Kema menolak hasil LPJ yang dilakukan Muh Mukmin- Ketua BEM. Meski sebelumnya LPJ itu telah diterima. Namun dengan alasan ada kekeliruan, beberapa pihak yang tidak mengikuti sesi LPJ, justru menolak dengan berbagai argumen pada sesi pembahasan AD/ART. Pihak yang menolak ini akhirnya melakukan aksi walk out, keluar dari forum.
Musyawarah Besar (Mubes) yang rencana berlangsung tiga hari itu pun molor. Iming-iming untuk mengadakan Mubes di lingkungan kampus pun urung menghasilkan kesepakatan bersama. Hingga kini Masih terdapat riak keinginan untuk melakukan LPJ ulang.
”Buat apa LPJ ulang kalau sebelumnya sudah diterima,” ungkap Andriani pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi.
Mukmin Mantan Ketua BEM yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan BEM Unhas ini beranggapan, jika seseorang ingin ikut ambil bagian dari proses dinamika kelambagaan, harusnya dapat terlibat mengawal proses tersebut dari awal. Bukan hanya datang dan pergi seenaknya saja, dan mengacaukan ‘bangunan’ yang telah ada.
Lemahnya kordinasi BEM dangan HMJ yang ada di Faperta, disinyalir menjadi faktor utama kevakuman BEM ini berlangsung lama. Adanya paham yang mengaggap posisi HMJ dan BEM setara secara kelembagaan, mengakibatkan kekuatan “intervensi” BEM ke HMJ seakan tidak ada.
Meskipun perwakilan tiap HMJ turut berada di BEM, tetap saja itu terkadang tidak dianggap representatif. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibentuklah Komisi Pemilu Raya (KPR). Lima anggota Dewan Presidium baru dibentuk KPR untuk menggantikan tiga presidium Mubes yang lama.
Seniarfan, Koordinator Presidium menyatakan, Presidium yang telah ada sejak beberapa bulan yang lalu itu belum mampu menyelesaikan kasus ini. Mereka masih dihadapkan pada dua opsi, yaitu mendahulukan Pemilu Raya atau melaksanakan Pengkaderan. Ia turut menjelaskan, jika pengkaderan dilakukan terlebih dulu, maka lembaga tingkat fakultas tidak dapat memediasi prosesi tersebut. Namun, jika Pemilu Raya dipaksakan, hasilnya pasti tidak akan maksimal karena dibentuk dengan tergesa-gesa.
Di lain sisi, beberapa mahasiswa Faperta menganggap, ada tidaknya lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas tidak menjadi persoalan. Justru mahasiswa akan lebih terkonsentrasi pada HMJ masing-masing. “Lagian, selama ini saya melihat bahwa kinerja BEM sampai belum maksimal, bahkan hampir tidak ada” ujar Riri Mahasiswi Agronomi.
Akhir 2006 lalu, beberapa pengurus utama Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) mendapat ‘bingkisan’ skorsing dari birokrat fakultasnya. Hal itu dipicu oleh niat BEM yang menginginkan Mimbar 06 (pengkaderan awal) terlaksana, meski rehat PMB yang ditetapkan rektorat belumlah usai.
Alhasil, mulai Ketua BEM, Ketua Maperwa, 25 Panitia Mimbar 06 hingga Ketua-Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) (tidak termasuk Komunikasi) pun tak luput dari sanksi pemberhentian sementara masa akademik itu. Skorsing ini pun cukup menyiutkan semangat sebagian mahasiswa untuk berlembaga.
Selama enam bulan aktivitas BEM Fisipol mati suri. Sebagian pengurus BEM yang terisa raib. Lebih parah lagi, anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) lebih dulu pergi entah kemana. Tak pelak, atmosfir kelembagaan di Fisipol menjadi lumpuh total. Sehabis ditinggal pergi “Sang Empu”, HMJ yang ada pun semakin semerawut mengatur kondisi lembaganya. Beberapa program kerja yang diharapkan terlaksana pada periode kepengurusan, seketika mandek dan menemui jalan buntu.
“Saya merasa Maperwa pada saat itu tidak punya “gigi”. Saya tidak tahu apakah ini persoalan figur orang-orang yang duduk di dalamnya. Lagipula, sebenarnya lembaga selama ini bukannya vakum, tapi memang tidak ada,” tutur Mukhradis, Ketua HMJ Hubungan Internasional.
Berdasarkan kekecewaan itu, maka setelah ketua-ketua MHJ baru terpilih, muncullah opsi untuk menghidupkan kembali lembaga kemahasiswaan Fisipol. Tujuh Ketua HMJ bersama empat anggotanya masing-masing telah membentuk Forum Bersama (Forbes) beberapa waktu lalu.
Forbes ini akan melakukan konsolidasi untuk menyusun pembentukan Keluarga Mahasiswa (Kema) Fisipol yang baru. Dengan target utamanya ialah mencari figur Maperwa yang lebih solid. Kemudian selanjutnya akan menyelenggarakan Pemilu Raya. Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Samsul Bahri mengatakan, rancangan pembentukan Forbes ini telah ada sejak beberapa bulan yang lalu. “Memang tidaklah mudah untuk membentuk kembali sebuah lembaga, kemungkinan besar, bulan Juli sudah ada gambaran lembaga yang paten,” terang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2005 ini.
Menanggapi hal tersebut, Drs Abdul Gaffar, M.Si saat ditemui di ruangannya, menekankan bahwa ia tidak pernah ingin mematikan BEM. Pihak dekan tidak pernah melarang serta memberikan kewenangan seluas-luasnya. “Yang penting caranya baik dan konsepnya jelas, kami akan selalu mendukung,” ujar Pembantu Dekan III Fisipol ini.
Kalau Gap Menjadi Penghalang
Lain lubuk lain ikanya, lain fakultas lain pula kasusnya. Hal inilah yang terlihat Pada kevakuman BEM Fakultas Pertanian (Faperta). Munculnya asumsi ketidakpercayaan beberapa HMJ menjadi inti pokok permasalahannya.
Begitu kompleksnya kultur dalam satu fakultas ternyata bisa jadi bumerang pula. Inilah cikal bakal munculnya gap antara HMJ dengan BEM Faperta. Keberagaman yang seharusnya jadi kekuatan itu, telah menyimpang sejak beberapa tahun silam.
Mulanya, terdapat ketimpangan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus BEM yang dilakukan April tahun lalu. Beberapa warga Kema menolak hasil LPJ yang dilakukan Muh Mukmin- Ketua BEM. Meski sebelumnya LPJ itu telah diterima. Namun dengan alasan ada kekeliruan, beberapa pihak yang tidak mengikuti sesi LPJ, justru menolak dengan berbagai argumen pada sesi pembahasan AD/ART. Pihak yang menolak ini akhirnya melakukan aksi walk out, keluar dari forum.
Musyawarah Besar (Mubes) yang rencana berlangsung tiga hari itu pun molor. Iming-iming untuk mengadakan Mubes di lingkungan kampus pun urung menghasilkan kesepakatan bersama. Hingga kini Masih terdapat riak keinginan untuk melakukan LPJ ulang.
”Buat apa LPJ ulang kalau sebelumnya sudah diterima,” ungkap Andriani pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi.
Mukmin Mantan Ketua BEM yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan BEM Unhas ini beranggapan, jika seseorang ingin ikut ambil bagian dari proses dinamika kelambagaan, harusnya dapat terlibat mengawal proses tersebut dari awal. Bukan hanya datang dan pergi seenaknya saja, dan mengacaukan ‘bangunan’ yang telah ada.
Lemahnya kordinasi BEM dangan HMJ yang ada di Faperta, disinyalir menjadi faktor utama kevakuman BEM ini berlangsung lama. Adanya paham yang mengaggap posisi HMJ dan BEM setara secara kelembagaan, mengakibatkan kekuatan “intervensi” BEM ke HMJ seakan tidak ada.
Meskipun perwakilan tiap HMJ turut berada di BEM, tetap saja itu terkadang tidak dianggap representatif. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibentuklah Komisi Pemilu Raya (KPR). Lima anggota Dewan Presidium baru dibentuk KPR untuk menggantikan tiga presidium Mubes yang lama.
Seniarfan, Koordinator Presidium menyatakan, Presidium yang telah ada sejak beberapa bulan yang lalu itu belum mampu menyelesaikan kasus ini. Mereka masih dihadapkan pada dua opsi, yaitu mendahulukan Pemilu Raya atau melaksanakan Pengkaderan. Ia turut menjelaskan, jika pengkaderan dilakukan terlebih dulu, maka lembaga tingkat fakultas tidak dapat memediasi prosesi tersebut. Namun, jika Pemilu Raya dipaksakan, hasilnya pasti tidak akan maksimal karena dibentuk dengan tergesa-gesa.
Di lain sisi, beberapa mahasiswa Faperta menganggap, ada tidaknya lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas tidak menjadi persoalan. Justru mahasiswa akan lebih terkonsentrasi pada HMJ masing-masing. “Lagian, selama ini saya melihat bahwa kinerja BEM sampai belum maksimal, bahkan hampir tidak ada” ujar Riri Mahasiswi Agronomi.
posted by Kabar dari Kampus UNHAS at
1:52 AM
