Reguler Sore Ekonomi Menggugat

Tingginya biaya kuliah Program regular sore tak sepadan dengan fasilitas yang ada. Kesan diskriminasi pun kerap muncul.

Sore itu Ilham memilih berjalan keliling kampus. Dari jadwal kuliahnya, Ia mestinya berada dalam kelas mengikuti kuliah. Saat ditanya, Ilham menggeleng dan berkata “Dosennya tak datang lagi”. Menurutnya hal ini belum apa-apa, dibandingkan dengan dosen yang kadang hanya masuk mengajar sekali dalam satu semester.

Keluhan yang terlontar ternyata bukan hanya masalah intensitas dosen mengajar. Tapi juga dari segi sarana dan fasilitas perkuliahan yang kurang. Ia menjelaskan, ruang kuliah yang ada pun tak seimbang dengan jumlah mahasiswa yang ada. Ditambah lagi, mereka harus berbagi dengan mahasiswa Magister Manajemen yang juga menggunakan sebagian ruangan kuliah mereka.

Aula yang seharusnya untuk pertemuan-pertemuan dan rapat lembaga mahasiswa, kini disulap menjadi ruang kuliah dan Perpustakaan Magister Manajemen.

Sebenarnya, sejak pertengahan tahun lalu, pihak rektorat berjanji merenovasi dan menambah beberapa gedung perkuliahan. Namun hingga saat ini, pembangunan yang dimaksud belum terealisasi. “Terus terang saja, kami capek dengan janji-janji yang tak ada realisasinya,” ujar Muh. Ilham Alimuddin, mantan ketua Maperwa Reguler Sore Fakultas Ekonomi. Pada beberapa pertemuan, pihak fakultas mengungkapkan pembangunan itu terkendala oleh proses tender di rektorat yang tak mudah.

Di masa kepengurusannya, Ilham pernah menyampaikan beberapa keluhan ini melalui surat yang ditujukan ke Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi. Oleh PD II, hal ini diserahkan kepada Pembantu Rektor II Unhas. Kemudian hal ini ditanggapi pihak rektorat dengan melayangkan surat balasan tertanggal 17 Januari 2007. Pihak rektorat menjelaskan, pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dan pemanfaatannya menjadi kewenangan pihak fakultas. Kewenangan rektorat hanya sebagai fasilitator – itu pun jika ada permintaan yang masuk.

Dalam persolalan ini, Ilham dan mahasiswa reguler sore lainnya, memertanyakan penggunaan dana dari pembayaran SPP. “Dari kalkulasi kami, pendapatan program reguler sore setiap tahun mencapai Rp. 2 milyar,” ujar A. Muh. Zaidil ( Ketua Maperwa ). Jumlah tersebut didapat dari pembayaran SPP yang sejak tahun 2003 naik menjadi Rp 1 juta per-semester, pembayaran masuk mahasiswa baru Rp 3 juta per-orang. Setiap SKS yang diprogramkan dihargai Rp 40 ribu. Menurut perkiraan Zaidil, jumlah mahasiswa reguler sore ekonomi saat ini berkisar 800-an orang.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Ketua Program Reguler Sore Fakultas Ekonomi, Drs. H. Anwar Guricci, DESS mengatakan, semua kebijakan di reguler sore sekarang ditentukan oleh rektorat. Hal ini berlaku sejak terpilihnya pemimpin universitas yang baru. Menanggapi pembangunan yang molor ini, Anwar Guricci mengakui hal ini wajar saja.”Proses tender itu kan tidak sembarangan. Harus teliti. Jadi kalau memang lama baru dibangun, itu wajar saja,” ungkapnya. Masalah anggaran dananya, Ia mengatakan, yang tahu tentang alokasi hanya rektorat.

Drs Kastumuni Harto, M.Si, Ak selalu pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi mengatakan kalau mereka sudah membentuk panitia pembangunan. Kepanitiaan itu terbentuk pertengahan tahun lalu.

”Cuma kalau dikatakan bahwa mahasiswa terrhambat belajarnya gara-gara bangunan, saya bantah itu,” ungkap Kastumuni Harto. Menurut Katsumuni, banyak sarana dan prasarana yang menunjang perkuliahan. Contohnya saja perpustakaan dan laboratorium komputer.

Saat disinggung perihal besarnya dana yang telah dikeluarkan Reguler Sore untuk pembangunan, Kastumuni menolak berkomentar. ”Itu persoalan negara, semua uang yang masuk dari Reguler Sore itu langsung masuk rekening rektor, kalau mau menuntut hal tersebut mahasiswa sebaiknya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Katsumuni. Saat didesak mekanisme penggunaannya lagi-lagi Katsumuni menolak dengan mengatakan kalau hal tersebut wewenang pusat dalam artian pihak rektorat.
(Din, Tif/ Ern)