KABAR DARI KAMPUS UNHAS: October 2006

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Monday, October 16, 2006

Apa Kabar BHP ?

BULAN Juli 2005 lalu, Unhas telah mengirimkan Proposal Persiapan BHP-nya ke Jakarta. Ini langkah awal menyambut status baru Unhas. Setahun berlalu, sejauh mana kesiapan Unhas menuju BHP kini?

Matahari kian beranjak ke pelupuk barat, jam sudah menunjuk pukul 16.00 Wita. Waktu-waktu seperti ini aktivitas administrasi dan akademik di Unhas mulai sepi. Tak terkecuali Gedung Rektorat. Hanya beberapa ruangan yang menampakkan aktivitas. Salah satunya Kantor Implementasi-BHP yang berada di Lantai enam gedung rektorat. Meski jam kantor telah usai, biasanya dosen yang tergabung dalam Tim BHP Unhas masih meluangkan waktu di tempat itu hingga menjelang malam untuk membahas rancangan BHP Unhas.

Persiapan Unhas telah mencapai 80 persen. Dalam dua tahun terakhir, berbagai proses telah dilalui dalam menyambut BHP. Mulai dari lessons-learned dari pilot project PT-BHMN (UI, ITB, UGM, IPB), penyusunan proposal, persetujuan senat Unhas, hingga konsultasi dengan Dewan Pendidikan Tinggi.
Untuk proposal. Revisi tahap akhir telah dilakukan untuk dikirim kembali ke Jakarta awal September ini. Sebelumnya, proposal yang terdiri dari dua dokumen, yaitu laporan hasil evaluasi diri, serta dokumen rencana strategi dan rencana transisi menuju BHP ini, telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Revisi dilakukan karena proposal awal yang diajukan ke Dikti, menyangkut rincian tahap-tahap rencana transisi Unhas saat BHP, belum bisa meyakinkan Dikti.
Usai pengiriman proposal, tim dari pusat akan melakukan side visit untuk mengevaluasi dan memeriksa kesesuaian antara data dalam proposal dengan keadaan di lapangan. Setelah itu, tinggal menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai BHP di Unhas.

Namun sebelum pengesahan PP tersebut, langkah otonomi Unhas dan PTN lainnya masih harus menunggu kejelasan UU BHP. Kabar terakhir, RUU BHP tersebut masih berada di Sekretariat Negara Indonesia. Dari Sekretariat Negara, RUU tersebut baru akan dibawa ke Komisi IX DPR.

Menurut Dr Ir Junaedi Muhidong MSc, Ketua Tim BHP Unhas, pemerintah sendiri menargetkan pengesahan UU BHP di DPR, berakhir tahun 2006 ini. Tapi, ini baru sekadar target yang masih harus menunggu pembuktian. Tarik-menarik yang kerap terjadi dalam pembahasan RUU, mencuatkan rumor bahwa Dikti akan menempuh cara lain dalam pemberian otonomi bagi PTN tanpa menunggu disahkannya UU BHP.
Disahkannya UU BHP dan PP itu, tak seketika membuat Unhas menjadi murni BHP. Butuh persiapan. Berbagai penyesuaian akan dilakukan dalam struktur organisasi universitas, kepegawaian, dan pengelenggaraan universitas. Salah satunya, pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA), badan tertinggi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan universitas.

Persiapan menuju BHP murni ini disebut masa transisi. Tim BHP Unhas menargetkan masa transisi selama 5 tahun. Tapi, dari keseriusan Tim BHP menyiapkan diri, bisa dikatakan tersirat keinginan menjadi BHP sedini mungkin. Tak heran memang, jika Tim BHP Unhas mencoba lebih optimis.

Dr Ir Rusnadi Padjung MSc melihat jika Unhas mampu menjadi BHP lebih awal, keuntungan ganda akan diraih Unhas. “Perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan akan lebih besar. Sementara Unhas dapat menjalin kerjasama untuk mendatangkan sumber-sumber penerimaan tanpa terikat dengan aturan pemerintah sebagai PTN,” jelas Anggota Tim BHP ini beralasan.

IM:HERE Tiba di Unhas

Optimisme tim BHP dengan peralihan status Unhas semakin menguat. Pasalnya, Unhas baru saja memenangkan proyek kompetisi Indonesia Managing: High Education for Relevancy and Efficiency (IM:HERE). Proyek pengembangan kapabilitas organisasi dan manajemen universitas ini dikompetisikan Dikti untuk PTN yang akan menjadi BHP.

Khusus untuk menggolkan proyek ini, Unhas membentuk Tim 22A yang anggotanya juga dari Tim BHP. Kerja keras tim ini tak sia-sia. Dari hasil kunjungan Dikti beserta wakil World Bank ke Unhas 15 Agustus lalu, Unhas dinilai mampu memberikan potret sesungguhnya. Alhasil, Unhas dinyatakan sebagai salah satu penerima pada pengumuman pemenang proyek 30 Agustus lalu.

“Kemenangan ini dapat diperoleh, karena Unhas dianggap berhasil mengevaluasi diri dengan mengidentifikasi dan menelusuri akar permasalahan manajemennya. Serta mencarikan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi,” ungkap Rusnadi yang diamanahkan untuk mengemban jabatan Ketua Tim 22A.

Wajar jika kemudian Tim BHP berbangga hati atas keberhasilan ini. Pasalnya, Dana sebesar US 500 ribu dollar atau sekitar 5 miliar rupiah, disediakan pemerintah untuk pengembangan manajemen selama dua tahun. Ada lima program utama yang menjadi sasaran perbaikan manajemen lewat proyek IM:HERE ini. Yaitu, manajemen struktur organisasi universitas, manajemen sistem keuangan yang terpadu, manajemen asset secara menyeluruh, manajemen sumber daya manusia yang andal dan terpercaya, serta manajemen sistem akademik untuk penjaminan mutu yang menggunakan sistem Information Communication Technology (ICT).

Keberhasilan memenangkan proyek ini diyakini akan memuluskan jalan Unhas menuju BHP. Menurut Deddy T Tikson PhD, kemenangan ini merupakan indikator kesiapan Unhas menyambut BHP. “Pemberian proyek kompetisi ini, karena Dikti menilai Unhas memang layak memperoleh status BHP,” terang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga anggota Tim BHP ini. Karena kriteria penilaian proyek ini hampir serupa dengan penilaian kesiapan PT menuju BHP, yang mencakup unsur-unsur: kesiapan manajemen, kualitas, keberlanjutan, akuntabilitas, efisiensi, dan tanggung jawab sosial. 

Git, M14/Pik

Selanjutnya!

BHP : Otonomi atau Swastanisasi ?

Dalam RUU BHP yang tengah menunggu pembahasan DPR, seluruh Perguruan Tinggi Negeri diwajibkan menyandang status BHP, selambat-lambatnya enam tahun setelah ditetapkannya UU BHP. Tanpa menunggu kejelasan status RUU ini gerak cepat telah dilakukan, termasuk Unhas. Di tengah gencarnya langkah tim tersebut, riak-riak penolakan akan perubahan status tersebut juga tak kalah deras.

Penolakan itu terkait status otonomi yang kelak disandang setiap PT-BHP. Status ini membawa konsekuensi pada sumber pembiayaan pendidikan yang tak lagi menjadi beban pemerintah. Universitas dituntut kreatif mencari sumber-sumber pendapatan lain dengan jalan pengoptimalan unit dan aset PTN.

Untuk pengoptimalan fungsi unit dan aset hingga menjadi sumber pemasukan, jalinan kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, serta industri harus dilakukan. Terbukanya perluang kerjasama inilah, yang dipandang sebagian pengamat pendidikan, sebagai langkah komersialisasi kampus. Kampus tak lagi dipandang sebagai sarana pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi condong kepada sarana bisnis yang memihak pada pemilik modal yang dianggap menguntungkan.

Diungkapkan Drs Mansyur Semma, bahwa BHP tak lebih daripada kapitalisasi pendidikan. Lewat BHP, dunia pendidikan dirancang hanya untuk kepentingan elit-elit yang sudah mapan, dan akhirnya menutup akses sebagian masyarakat (kurang mampu) terhadap dunia pendidikan. “Jelas ini bentuk pengkhianatan terhadap komitmen negara yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata,” tegas Dosen Komunikasi ini.
Merosotnya idealisme dan komitmen moral dosen-dosen bagi pendidikan turut disorot mansyur dengan berubahnya status ini. “Pengabdian dosen-dosen semata-mata berorientasi uang, karena segala upaya akan dihitung dengan uang. Padahal, komitmen seorang pendidik sangat berbeda dengan komitmen pengusaha,” jelasnya.
Penolakan paling keras muncul dari kalangan mahasiswa. swastanisasi pendidikan menjadi alasan dibalik penolakan. “BHP adalah pengingkaran terhadap misi pendidikan bangsa. Akses pendidikan yang murah dan adil tak dapat lagi dinikmati masyarakat menengah ke bawah. Justru yang menikmati pendidikan kelak, hanyalah kelas menengah ke atas,” Jelas A Zulkarnaen.

Kesiapan pendanaan penyelenggaraan pendidikan saat beralih status nanti juga disangsikan Ketua BEM FE ini. “Wajar jika mereka mampu menerapkan BHP, karena di Pulau Jawa bertebaran industri-industri dan badan usaha yang bisa dijadikan mitra kerja untuk pembiayaan pendidikan. Sedangkan di Sulawesi Selatan, jumlahnya tak seberapa, sehingga Unhas akan sulit memperoleh suntikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan,” tuturnya. Ia mengkhawatirkan, dampaknya akan kembali pada mahasiswa yang harus menanggung tingginya biaya perkuliahan.

Pendapat berbeda diutarakan Dr Deddy Tikson PhD. Dekan Fisip ini berpendapat bahwa status BHP tak sama halnya dengan status otonomi daerah. “Universitas tak lagi terikat dengan peraturan pemerintah yang sifatnya sentralistik. Kita pun tak lagi bergantung pada sumber-sumber pemerintah, karena pembiayaan tersebut bisa diperoleh dari pemanfaatan aset universitas dan penyediaan jasa,” jelasnya.

Tentang kapitalisasi pendidikan saat berstatus BHP, Dekan FISIP ini membantahnya. Konsep Tridarma Perguruan Tinggi, yang mengandung unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat akan tetap dijunjung tinggi. Karena, sebagai PT-BHP, universitas memiliki tanggung jawab sosial untuk menyelenggarakan pendidikan yang berasas keadilan. Salah satunya, dengan pemberlakuan SPP berjenjang, yang besarnya didasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga dan jalur penerimaan masuk mahasiswa. “Dengan demikian ada subsidi silang antara profit center dan service center, karena terjadi subsidi SPP antarmahasiswa,” ungkapnya. Di samping itu, kualitas universitas pun semakin meningkat, akibat tuntutan yang semakin besar atas jaminan kualitas manajemen, organisasi, dan SDM universitas.

Meski demikian, Mansyur Semma menegaskan bahwa peningkatan kualitas tak harus ditempuh melalui BHP. Karena, baik tidaknya kualitas manajemen universitas itu, kembali lagi pada SDM-nya. Dan SDM yang baik adalah SDM yang memiliki komitmen terhadap pendidikan rakyat.

Git,M14/Pik

Selanjutnya!

JK dan Masa Depan IKA

Jusuf Kalla (JK) ternyata masih jadi idaman di Universitas Hasanuddin. Indikasinya terlihat pada pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Unhas periode 2006-2011. JK terpilih secara aklamasi. Ini berarti, jabatan itu telah diemban untuk keempat kalinya sejak tahun 1991.

Terpilihnya kembali JK menyisakan pertanyaan, bagaimana nantinya peran IKA selama lima tahun ke depan?. “JK orang sibuk, bukan hanya mengurus IKA Unhas, namun konsentrasinya harus lebih besar bagi negara, sebagai wakil presiden,” jelas Prof Halide. Tak hanya itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi ini menyorot tersendatnya regenerasi kader dalam tubuh IKA Unhas.

Periode sebelumnya pun IKA lebih banyak menuai kritik dari civitas akademika dan alumni disebabkan ketidakjelasan programnya. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga (AD/ART), serta program kerja yang ditetapkan dalam musyawarah nasional IKA jadi tak berfungsi akibat kesibukan masing-masing pengurusnya. Bahkan Gedung Pertemuan Alumni (GPA) yang harusnya menjadi sekretariat IKA, kosong tanpa aktivitas berarti.

Tidak terealisasinya kegiatan-kegiatan IKA diakibatkan karena banyaknya masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti : peristiwa poso, tsunami Aceh dan Jawa Tengah, banjir bandang di Sinjai dan sekitarnya,dll. Yang membuat ketua umum IKA lebih memfokuskan diri pada masalah bangsa ketimbang mengakomodir program-program IKA. Tapi, terpilihnya kembali JK di priode 2006-2010, diharapkan bisa terus konsisten dan terus aktif menjalankan tugasnya. Sebagai salah satu anggota tim perumus AD/ART, menurut Dr Faisal Attamimi, IKA akan melaksanakan berbagai program kedepan diantaranya: membuat komisariat daerah disetiap propinsi, komisariat di tingkat jurusan yang dulunya dipegang oleh fakultas tapi itu masih disesuaikan dengan jumlah alumninya, menghimpun ide-ide dari anggota.

Agar tak terperosok ke lubang yang sama, Halide menyarankan agar ke depan, IKA memungsikan kembali GPA, dan pengurus yang ada di kampus lebih proaktif menjalankan program kerja yang telah ditetapkan. “Hal mendasar yang perlu dilakukan adalah mengadakan data base alumni dan menyediakan akses informasi dan peluang kerja bagi alumni,” jelasnya.

Belum maksimalnya kinerja IKA, juga dibenarkan Ir M Amin Ishak MSc. Di mata Armin, IKA selayaknya jadi wadah publikasi dan berperan dalam mengawal alumni mendapatkan pekerjaan serta membangun citra positif dalam masyarakat dan lingkungan kerja. “Secara organisasi, peran IKA belum maksimal, meski di luar daerah peran IKA dapat dirasakan sebagai wadah silaturrahmi atau almamater,” jelas ketua Jurusan Agronomi ini saat ditemui di ruang jurusannya beberapa waktu lalu.

Keberadaan IKA yang cukup lama, dengan jumlah alumni begitu banyak serta tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia, peran IKA belum berjalan sebagaimana mestinya. Justru, selama ini, menurut Zulkarnanen, IKA cenderung jadi organisasi elit Unhas atau alumni.

“Ke depan IKA bisa memosisikan diri dalam mengontrol kebijakan-kebijakan birokrasi baik kampus maupun negara, lebih proaktif dalam prospek alumni, dan tidak menjadi corong kepentingan politis tertentu, ” tukas Zulkarnaen. 

Pdy, M32/Pik

Selanjutnya!